Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Komunitas

Siapakah sebenarnya pihak yang paling berkepentingan terhadap sumberdaya alam? Negarakah atau suatu korporasi? Jawabannya barangkali justru yang paling berkepentingan terhadap sumberdaya alam ialah masyarakat yang berada paling dekat dengan sumberdaya alam itu sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya bila dikembangkan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Li (2002) bahwa “community-based natural resource management (CBNRM) is that people who live close to a resource and whose livelihoods directly depend upon it have more interest in sustainable use and management than state authorities or distant corporations.” Hal ini penting karena ketika suatu negara atau korporasi hanya berbicara tentang pengelolaan sumberdaya alam, ketika itu pula masyarakat lehernya sedang tergantung oleh sumberdaya alam yang sedang dibicarakan. Pada saat yang sama itu pula negara atau korporasi malah mengikat tangan masyarakat sehingga tidak mampu berbuat apapun untuk melepas jeratan di leher mereka. Masyarakat harus mampu atau dimampukan untuk mengelola sumberdaya alam yang berada di sekitar mereka. Ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam mengisyaratkan bahwa sumberdaya alam tersebut harus dijaga agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Banyak yang berpendapat bahwa “CBNRM offers the best prospect for meeting conservation objectives while improving the who have been denied the fundamental right to substantive participation in decisions that impact on their well-being and livelihoods (Li 2002 p.265).” Hal ini berarti sebenarnya CBNRM mengembalikan hak masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam. Ia kemudian bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut karena memiliki dampak bagi kehidupannya. “CBNRM thus combine environmental sustainability, social justice, and development efficiency with assertions about practically and “good sense” (Lynch & Talbott, 1995, p.6, dalam Li 2002 p. 265).”

Permasalahan yang Muncul

“A resource management system only qualifies as “community-based” if the rules for resource allocation and “management” are set primarily (though not exclusively) by communities themselves (Li 2002 p.270).” Masyarakatlah yang menjadi pemain utama dalam CBNRM. Akan tetapi masalah yang kemudian muncul ialah siapa sesungguhnya masyarakat yang berhak menjadi pemain utama tersebut? “Identifying ‘on the ground’ indigenous communities that fit the model presupposed by CBNRM is more difficult in practice than the simplified model would indicate (Li 2002 p.268-269).”

“By promoting CBNRM , advocate aim to return to communities the right to control their resources and their futures (Li 2002 p. 265).” Kesulitan lain yang kemudian muncul ialah ketika masyarakat telah melakukan pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri. Ide mulia yang dibawa CBNRM harus kembali berhadapan dengan realitas dan kompleksitas dunia nyata. Ketika masyarakat telah mendapatkan kembali haknya untuk mengatur sumberdaya alam, ternyata di dalam masyarakat sendiri terdapat persoalan-persoalan internal. Mulailah bermunculan kesulitan demi kesulitan lain dalam penerapan CBNRM seperti

1. the problems of patronage, class and gender inequities about which advocates have been reminded often enough (Li 2002 p.266); dan
2. while some people would benefit from CBNRM provisions, others would find themselves reassigned to a marginal economic niche that corresponds poorly to the futures they imagine for themselves (Li 2002 p.266).

Kesulitan lain ialah ketika program yang ditawarkan teryata CBNRM semu. CBNRM bukannya menguatkan peran masyarakat, namun malah menguatkan peran negara. “CBNRM, rather than rolling back the state and reducing official interference in local affairs, is a vehicle for realigning the relationship between the state and upland citizens. CBNRM has the effect of intensifying state control over upland resources, lives and livelihoods (Li 2002 p.266).”

Bacaan

Li, T.M., 2002, Engaging Simplifications: Community-based Resource Management, Market Processes and State Agendas in Upland Asia, World Development 30/2:265-283